Sorottajam.com - Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Tangsel) kembali melakukan penyegaran birokrasi dengan melantik puluhan Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk mengisi jabatan administrator dan pengawas di berbagai organisasi perangkat daerah (OPD).
Wali Kota Tangerang Selatan Benyamin Davnie menegaskan seluruh proses pengangkatan dilakukan sesuai ketentuan dan telah melalui persetujuan teknis dari Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Pelantikan tersebut berdasarkan Keputusan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 800.1.3.3/Kep.219-Huk/2026 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas. Prosesi berlangsung di Ruang Blandongan, Pusat Pemerintahan Kota Tangerang Selatan, Selasa (21/7/2026).
Benyamin menjelaskan, proses pelantikan kali ini membutuhkan tahapan yang lebih panjang dibanding sebelumnya karena seluruh data dan persyaratan harus diverifikasi secara menyeluruh oleh BKN melalui Sistem Informasi ASN.
"Pembahasannya ini memang sudah cukup lama. Perbedaannya dengan dulu adalah kita harus mendapatkan persetujuan teknis dari BKN. Sebelum mendapatkan persetujuan teknis, seluruh data harus diinput dalam Sistem Informasi ASN. Jadi prosesnya memang sangat teliti. Semua persyaratan dicek kembali, diuji ulang oleh BKN, dan alhamdulillah semuanya memenuhi persyaratan sehingga hari ini baru bisa kita lantik," kata Benyamin.
Menurutnya, penyegaran birokrasi akan terus dilakukan sebagai bagian dari evaluasi organisasi. Pasalnya, masih terdapat sejumlah jabatan yang kosong akibat mutasi maupun pejabat yang memasuki masa pensiun.
"Insyaallah ke depan akan terus kita lakukan evaluasi lagi bagi para pejabat di Tangerang Selatan. Saya masih harus memikirkan jabatan di Dinas Perpustakaan yang kosong, kemudian Dinas Pertanian karena ada yang pensiun, lalu Dinas Pemberdayaan yang saya alihkan ke Dukcapil. Bulan Agustus nanti juga ada pejabat di Dukcapil yang memasuki masa pensiun. Jadi dinamikanya memang seperti itu, tetapi patokannya adalah jangan melanggar aturan," tegasnya.
Penataan organisasi kali ini mencakup sejumlah posisi strategis di lingkungan Sekretariat Daerah, badan, dinas, hingga kecamatan. Langkah tersebut dilakukan untuk memperkuat tata kelola pemerintahan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.
Sejumlah pejabat yang mendapat amanah baru di antaranya Ali Akbar, ST., M.Si sebagai Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah, dr. Enji Seppraliana, MKM sebagai Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah, dr. Nia Purbasari, MKM sebagai Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, serta Rizqiyah, S.Ag., M.Si sebagai Sekretaris Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
Selain itu, Appgraid Purwanto, S.Pi., M.Si dilantik sebagai Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Nashri Alhamidi, S.Kom sebagai Sekretaris Dinas Pariwisata, Syahlan King Syahnan Siregar, SE., MA sebagai Sekretaris Dinas Kesehatan, Indra Gunawan, SKM., M.Si sebagai Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda), serta Buwana Mahardika, ST., M.Ars sebagai Sekretaris Dinas Tenaga Kerja.
Penyegaran juga menyentuh jajaran kewilayahan. Bunga Pranatalia Putri, S.STP., M.I. dipercaya sebagai Camat Setu, Erwin Gemala Putra, S.STP., M.Si sebagai Camat Ciputat, Mamat, SE., MM sebagai Camat Pamulang, dan Mamun, S.IP., MM sebagai Camat Serpong Utara. Sementara itu, Ade Heri Sutiawan, SE., MM menjabat Sekretaris Kecamatan Pamulang dan H. Romi Amrudin, SE., M.Si sebagai Sekretaris Kecamatan Pondok Aren.
Selain jabatan administrator, keputusan tersebut juga mengangkat puluhan pejabat pengawas yang mengisi posisi kepala bidang di berbagai OPD, mulai dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Dinas Kepemudaan dan Olahraga, Dinas Ketahanan Pangan, BKPSDM, Badan Kesbangpol, BPBD, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, hingga Badan Keuangan dan Aset Daerah.
Melalui rotasi, promosi, dan pengangkatan pejabat administrator maupun pengawas ini, Pemerintah Kota Tangerang Selatan berharap reformasi birokrasi semakin kuat, koordinasi antar-OPD semakin efektif, dan pelayanan kepada masyarakat terus meningkat dengan tetap berpedoman pada peraturan yang berlaku.
