Sorottajam.com - Sebanyak 1.021 kendaraan dinas milik Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Tangsel) tercatat belum melunasi kewajiban pajaknya. Total tunggakan dari kendaraan-kendaraan tersebut mencapai lebih dari Rp1,1 miliar.

Temuan ini diungkap dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Banten tahun anggaran 2024.

Berdasarkan data, total nilai tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) mencapai Rp1.136.357.634.

Dalam laporan tersebut disebutkan bahwa tunggakan pajak itu tersebar di 33 perangkat daerah yang ada di lingkungan Pemkot Tangsel.

"Terdapat 1.021 unit kendaraan yang belum membayar pajak sesuai data dari Bapenda Provinsi Banten," tulis BPK dalam dokumen resminya.

Pihak dinas yang bersangkutan, menurut BPK, telah menyatakan komitmennya untuk segera melunasi seluruh tunggakan yang ada. Mereka menyampaikan kesediaan tersebut melalui surat pernyataan resmi.

Beberapa kendaraan yang menunggak bahkan tercatat sudah lebih dari dua tahun tidak membayar pajak.

Di antaranya adalah kendaraan milik Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) dengan pelat nomor B 6779 NIQ yang terakhir membayar pajak pada tahun 2023.

Sementara itu, Dinas Kesehatan memiliki kendaraan dengan nomor B 6347 WAQ yang dilaporkan belum membayar pajak sejak tahun 2020.

Kondisi serupa juga terjadi pada kendaraan milik Dinas Lingkungan Hidup yang belum melunasi pajak selama empat tahun terakhir.

Temuan ini menjadi sorotan mengingat kendaraan tersebut digunakan untuk pelayanan publik, namun justru belum memenuhi kewajiban administrasi negara. (Ihy)