Sorottajam.com - Ancaman dugaan pengambilalihan aset pendidikan oleh pihak yang dikaitkan dengan UIN membayangi Yayasan Syarif Hidayatullah. Menyikapi situasi tersebut, yayasan menetapkan status siaga penuh di sejumlah unit sekolah, khususnya di kawasan Pamulang dan sekitarnya.
Ketua Yayasan Syarif Hidayatullah, Ilham Aufa, menegaskan langkah ini diambil sebagai bentuk antisipasi atas potensi aksi lanjutan setelah insiden yang terjadi pada akhir Ramadan lalu.
“Kita siaga penuh. Pengamanan diperkuat di semua lini agar kejadian serupa tidak terulang,” ujar Ilham di Pamulang, Kamis (2/4/2026).
Ia menjelaskan, insiden tersebut melibatkan sekelompok orang yang masuk ke area sekolah pada siang hari dan keluar pada malam hari. Meski berlangsung singkat, peristiwa itu dinilai sebagai bagian dari rangkaian upaya penguasaan aset yang sudah terjadi beberapa kali.
Menurut Ilham, kekhawatiran yayasan semakin meningkat setelah adanya informasi internal terkait agenda rapat bertema pengamanan aset negara yang diduga kerap dijadikan dalih untuk melakukan pengambilalihan lembaga.
Meski belum ada kepastian mengenai keterlibatan pihak resmi, yayasan memilih mengambil langkah preventif dengan memperketat penjagaan di seluruh area yang masih berada dalam kendali mereka.
Konflik ini berakar pada sengketa lahan dan pengelolaan sekolah. Yayasan menyebut selama ini hanya menyewa lahan, sementara bangunan dan sistem pendidikan dibangun secara mandiri.
Ketegangan memuncak ketika nilai sewa lahan melonjak drastis dari sekitar Rp1 miliar menjadi Rp4 miliar per tahun. Kenaikan tersebut ditolak oleh yayasan dan menjadi salah satu pemicu konflik berkepanjangan.
Di sisi lain, secara faktual operasional sekolah disebut telah dijalankan oleh pihak lain sejak akhir 2025. Namun secara administratif, izin operasional masih tercatat atas nama Yayasan Syarif Hidayatullah.
“Di lapangan sudah berbeda, tapi secara hukum masih milik kami. Ini yang sedang kami perjuangkan,” kata Ilham.
Yayasan kini menempuh jalur hukum dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Prosesnya telah memasuki tahap pembuktian.
Dampak dari konflik ini mulai dirasakan para siswa. Aktivitas belajar mengalami penyesuaian, meski kewajiban pembayaran tetap berjalan. Tercatat sekitar 1.500 siswa tingkat SMA dan SMK berada dalam situasi terdampak.
Meski demikian, Ilham menegaskan pihaknya akan tetap mengedepankan penyelesaian melalui jalur hukum dan menghindari langkah di luar koridor hukum.
“Kita ingin semua kembali ke aturan yang berlaku dan diselesaikan secara adil,” tegasnya.
Sebelumnya, insiden serupa juga terjadi di salah satu sekolah di Ciputat, di mana sekelompok orang diduga masuk secara paksa dengan merusak akses. Peristiwa itu semakin memperkuat kekhawatiran yayasan terhadap potensi aneksasi lanjutan.
