Sorottajam.com - Polemik mencuat antara Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan Gubernur Jawa Barat, Kang Dedi Mulyadi (KDM), setelah program “Siswa ke Barak” menuai kritik.

Program yang ditujukan untuk membina anak-anak yang dianggap bermasalah itu dipertanyakan efektivitas dan pendekatannya oleh KPAI, terutama karena 6,7 persen peserta mengaku tidak tahu alasan mereka diikutkan.

Gubernur KDM tak tinggal diam. Ia menilai KPAI terlalu banyak mengkritik tanpa menawarkan solusi konkret.

“KPAI mau ambil bagian berapa? Itu pertanyaannya,” ujar KDM dengan nada menantang.

Menanggapi sindiran itu, Ketua KPAI Ai Maryati Solihah menegaskan bahwa tugas lembaganya bukanlah menjalankan program, melainkan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan anak sesuai amanat undang-undang.

"Saya sudah sampaikan berulang kali, tugas kami adalah melakukan pengawasan. Jangankan ratusan anak, satu anak pun kami respons. Jadi mari kita lihat lagi aturan perundangannya,” kata Ai Maryati.

KPAI menyoroti pentingnya keterlibatan anak dalam setiap kebijakan yang menyangkut diri mereka, termasuk hak untuk mengetahui dan memahami alasan di balik keputusan yang diambil atas mereka.

Sementara itu, KDM bersikeras bahwa program “Siswa ke Barak” membawa dampak positif dan akan diperluas hingga mencakup 20.000 anak di seluruh Jawa Barat.

Meski keduanya berada di jalur berbeda, baik KPAI maupun Pemprov Jabar sama-sama mengklaim berkomitmen terhadap perlindungan anak. (Ihy)