Sorottajam.com - Kementerian Kebudayaan secara resmi mengumumkan dimulainya proyek penulisan ulang sejarah Indonesia sebagai bagian dari upaya strategis untuk memperbarui narasi sejarah nasional yang lebih inklusif, objektif, dan representatif. Proyek ini telah memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp 9 miliar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan saat ini tengah berjalan sesuai jadwal yang ditetapkan.
Menteri Kebudayaan Fadli Zon menjelaskan bahwa proses penulisan melibatkan 113 penulis, 20 editor per jilid, dan tiga editor umum yang berasal dari berbagai latar belakang keilmuan dan daerah di seluruh Indonesia.
Baca Juga: Singkatan Penting yang Mewarnai Sejarah Indonesia
Proyek ini menggunakan pendekatan Indonesia sentris, dengan ruang lingkup kajian yang mencakup seluruh periode sejarah Indonesia, mulai dari peradaban awal Nusantara hingga era reformasi dan demokrasi kontemporer.
“Pembaruan buku sejarah bukan sekadar penyesuaian informasi, tetapi merupakan langkah penting dalam membangun kesadaran sejarah generasi muda secara utuh, objektif, dan menyeluruh,” ujar Fadli dalam rapat kerja bersama Komisi X DPR RI.
Baca Juga: Sejarah Partai Golkar, Dari Pembentukan Hingga Saat Ini
Sementara Komisi X DPR memberikan dukungan penuh terhadap inisiatif ini, sembari menekankan pentingnya pelibatan sejarawan independen, akademisi lintas disiplin, serta tokoh-tokoh lokal dalam proses penyusunan.
Keterlibatan para pemangku kepentingan tersebut diharapkan dapat memperkaya perspektif dan memastikan bahwa sejarah yang disusun mencerminkan keragaman budaya dan pengalaman masyarakat Indonesia.
Draf awal dari buku sejarah ini direncanakan akan melalui tahap uji publik pada Juli 2025, sebagai bentuk komitmen terhadap transparansi dan partisipasi publik.
Penulisan dijadwalkan selesai pada Agustus 2025, dengan tujuan agar hasilnya dapat digunakan secara luas dalam pendidikan nasional dan penguatan memori kolektif bangsa.
Baca Juga: Catat Rekor Tertinggi, cadangan Devisa Indonesia Tembus US$157,1 Miliar pada Maret 2025
Kementerian Kebudayaan juga diimbau untuk meningkatkan komunikasi publik selama proses berlangsung, guna memastikan bahwa masyarakat dapat mengikuti perkembangan proyek secara terbuka dan mendapatkan pemahaman yang utuh mengenai tujuan serta manfaat dari penulisan ulang sejarah nasional ini.
